Network
Paramitha menyebut, subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran.
Program digitalisasi di 5.500 SPBU juga tidak berjalan dengan mulus.
Paramihta juga mempertanyakan hasil dari digitalisasi tersebut.
Ia menyebut dibanding dengan menggunakan aplikasi, lebih baik mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah terpasang.
Baca Juga: Mobil Listrik Akan Menjadi Tren Baru Saat Jutaan Orang Tinggalkan Mobil BBM, IKM Diminta Bersiap
Paramitha juga mengungkapkan permasalahan lainya.
Ia menyebut tanggung jawab pengawasan ada pada BPH Migas, bukan Pertamina.
“Yang memutuskan kuota BBM untuk tiap daerah itu kan BPH Migas. Ketika mereka sudah bagikan kuotanya, kenapa mereka tidak bisa mengawasi? Sejatinya mereka harus bertugas sesuai tupoksinya. Dari setiap liter BBM yang dibeli konsumen, itu ada fee yang didapat oleh BPH Migas,” tandas Paramitha.
Ia mengungkapkan jika BPH Migas mendapat fee setiap liter BBM.***
