PORTAL BREBES - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan kepada Kepala Daerah agar memantau harga Barang dan Jasa yang ada di lapangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat Rakornas Kepala Daerah Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Sentul Internasional Convention Center (17 Januari 2023).
Hadir secara langsung Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono bersama anggota Forkopimda Kota Tegal di SICC.
Baca Juga: Waspada Musim Hujan! Jaga Imun Tubuh Agar Tetap Fit
"Saya minta seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga Barang dan Jasa yang ada di lapangan. Sehingga dapat terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya datang, dan langkah antisipasi juga sudah disiapkan," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar turut memantau harga kebutuhan pokok di pasaran, seperti beras dan bahan baku lainnya.
"Dua hari yang lalu sudah saya sampaikan ke Bulog terkait harga beras, sebab kondisi di lapangan ada 79 daerah beras mengalami kenaikan harga beras yang tidak sedikit. Begitu juga harga telur, ada 89 daerah yang mengalami hal sama. Hal lain, seperti tomat ada 82 daerah mengalami kenaikan dan daging ayam ras, ada 75 daerah mengalami kenaikan," kata Presiden.
Baca Juga: Soto Sokaraja Khas Banyumas yang Nikmat Rasanya
Imbauan pun disampaikan Presiden, agar Kepala Daerah sering blusukan dengan masuk pasar-pasar.
"Tolong Bupati, Walikota, Gubernur sering sering masuk pasar cek betul dilapangan, maka data yang diperoleh sesuai fakta-fakta dilapangan, jangan sampe ada yang bilang semua ga ada yang naik pak, saya cek langsung dilapangan. Jadi BPS di daerah informasikan angka angka yang apa adanya kepada kepala daerah," ujar Jokowi.
Wali Kota Tegal menyebut seluruh imbauan yang disampaikan Presiden RI telah diterima dengan baik.
Baca Juga: Tips Membuat Sekoteng, Bisa Menghangatkan Disaat Musim Hujan
Wali Kota meminta instansi vertikal maupun horisonal di Kota Tegal untuk melaksanakan seluruh imbauan yang telah menjadi kebijakan Presiden RI.***