Network
PORTAL BREBES - Gerakan intoleran semakin berkembang. Namanya khilafah. Gerakan ini diusung oleh Khilafatul Muslimin. Di wilayah Kabupaten Tegal, ada beberapa pengikutnya.
Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan, organisasi Khilafatul Muslimin ini bukan teroris. Akan tetapi, mereka merupakan organisasi intoleran yang menentang sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, Umi meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tegal untuk memberikan pemahaman yang benar tentang konsep bernegara kepada mereka.
Baca Juga: Ratusan Massa Pemborong Desak Bupati Tegal Tunjukkan Bukti Rekom Tertulis Konsolidasi
"Kondusifitas di Kabupaten Tegal harus dikedepankan. Dan kebersatuan yang ada harus dijaga dan dirawat,” kata Umi Azizah, saat rapat koordinasi dengan unsur Forkopimda Kabupaten Tegal di Bumijawa, baru-baru ini.
Umi menyatakan, umat Islam di Indonesia harus bisa menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah final dan nyata kompatibel dengan realitas kehidupan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, etnis, agama, dan budaya.
Baca Juga: Soal Konsolidasi PL, Pentolan PKB Angkat Bicara: Bupati Jangan Salah Langkah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tegal harus bisa melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Menurut Umi, anak-anak usia sekolah sangat rawan disusupi pola pikir yang keliru tentang konsep bernegara. Sehingga paham radikal ataupun terorisme bisa mudah masuk ke alam pikirannya lewat berbagai media.
