Network
PORTAL BREBES - Ratusan massa yang tergabung dalam Pemborong Kabupaten Tegal Bersatu (PKB) mendesak Bupati Tegal untuk menunjukkan rekomendasi tertulis ihwal kebijakan konsolidasi proyek Pengadaan Lelang (PL) di lingkungan Pemkab Tegal.
Desakkan itu disampaikan ratusan massa ini ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Tegal, Senin 20 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.
Dalam aksi itu, mereka juga mendesak dua pejabat di lingkungan Pemkab Tegal agar dicopot dari jabatannya. Yakni kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Tegal.
Baca Juga: Soal Konsolidasi PL, Pentolan PKB Angkat Bicara: Bupati Jangan Salah Langkah
"Kami minta konsolidasi dibatalkan," kata Koordinator Aksi Unjuk Rasa, Supri, saat orasi.
Unjuk rasa ini dijaga ketat sejumlah anggota Polri dan Satpol PP. Mereka memblokade di depan pagar kantor Pemkab Tegal.
Sementara, para massa tampak membentangkan kertas karton yang bertuliskan, 'Akibat konsolidasi wong cilik ora kuat setor BRI' , 'Gimana nasib kuli aspal, kalau proyek dikonsolidasi' , 'Gara-gara nganggur, kompor gas ku juga nganggur' , 'Cungkirku karaten' , dan sejumlah tulisan lainnya.
Baca Juga: Pemkab Tegal Akui Tak Ada Rekom Tertulis dari KPK, Rudy: Konsolidasi Proyek Tetap Dilaksanakan
Supri meminta, kebijakan PL dikerjakan seperti biasa. Tidak melalui lelang. Kecuali jika pekerjaan tersebut sudah direncanakan sejak awal pembahasan. Hal itu bisa dimasukkan dalam paket tender.
"Kalau mau lelang, ya dari awal perencanaan, bukan setelah sudah menjadi DPA, berubah dikonsolidasi," cetusnya.
Sementara, Kiki salah satu pemborong menuturkan, sejak kebijakan konsolidasi PL di Kabupaten Tegal, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai kuli dan tukang bangunan menganggur.
Baca Juga: Aneh! Proyek di Tegal Dibatalkan Pokja Tanpa Alasan, Padahal Sudah ada Pemenangnya
"Padahal, mereka merupakan warga ibu bupati yang berada di Kecamatan Bumijawa," kata Kiki yang juga koordinator aksi.
