Network
Namun, THR antara ASN dan swasta memiliki perbedaan. Dimana THR ASN pajaknya sudah ditanggung pemerintah. Sehingga yang diterima sudah bersih.
Dikutip dari laman pajakku, PPh 21 dihitung menggunakan tarif efektif atau yang disebut TER, terdiri atas kategori A, B, dan C.
Dimana besaran PPh pasal 21 dihitung menggunakan metode kelipatan TER bulanan PP Nomor 58 tahun 2023 dengan total jumlah keseluruhan penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap dalam 1 masa pajak.
Baca Juga: Menguak Selat Muria yang Dulu Hilang Kini Muncul Lagi: Benarkah Ada Peran Pegunungan Kendeng?
Adapun minimal penghasilan bulanan bruto yang dikenakan PPh 21 pada seluruh kategori adalah sebesar Rp4.500.000.
Untuk Kategori A dikenakan kepada orang pribadi yang penghasilannya tidak kena pajak (PTKP) belum kawin yang menanggung 1 orang (TK/1), serta kawin tanpa tanggungan (K/0).
Sedangkan Kategori B ditetapkan kepada orang pribadi berstatus PTKP belum kawin yang menanggung 2 orang (TK/2) keluarga, belum kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), serta kawin dengan tanggungan 2 orang.
Sementara untuk Kategori C dibebankan kepada orang pribadi berstatus PTKP Kawin dengan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang (K/3).
Demikianlah pembahasan mengenai apakah THR terkena PPh pasal 21. Semoga bermanfaat.***
