Network
PORTAL BREBES - Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tegal diminta agar waspada. Hindari penggunaan anggaran pemerintah yang dapat merugikan diri sendiri.
Itulah pesan Politikus Senior PDI Perjuangan Kabupaten Tegal, Rojikin. Dia menyampaikan itu saat diskusi bersama jajaran pengurus DPC Projo Kabupaten Tegal, di rumah Sugirman, Desa Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jumat malam 14 Oktober 2022.
Rojikin yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tegal itu berpesan, hindari memasukkan Pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD saat Rapat Banggar.
Baca Juga: Kelola APBD Tak Becus, Projo Gulirkan Mosi Tidak Percaya Terhadap Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal
Sejatinya, pokir Anggota DPRD sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan pada pasal 29, DPRD mempunyai sejumlah fungsi. Selain fungsi membuat Perda dan pengawasan, juga sebagai fungsi anggaran.
Jika mendasari aturan itu, pokir bisa muncul setelah Anggota DPRD menjaring aspirasi dari masyarakat. Penjaringan itu bisa dilakukan melalui reses atau pada kegiatan lainnya.
Namun, jika Pokir itu tiba-tiba muncul saat pembahasan di Rapat Banggar, maka sangat membahayakan.
"Pokir jangan sampai tiba-tiba muncul saat pembahasan. Itu bahaya. Bisa menjadi bidikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pokir harus disampaikan sejak awal. Bisa melalui reses atau musrenbang," pesan Rojikin.
Baca Juga: Perubahan APBD Kabupaten Tegal 2022 Gagal Disahkan, Mantan Sekda Bagas Bilang Begini
