Network
PORTAL BREBES - Rencananya, kebijakan konsolidasi proyek Pengadaan Langsung (PL) di lingkungan Pemkab Tegal akan tetap dilaksanakan. Hal itu membuat sejumlah pemborong kecil dan menengah di Kabupaten Tegal merasa geram.
Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tegal, A Firdaus Assyairozi juga angkat bicara.
Firdaus menyarankan, Bupati Tegal untuk bijak dalam mengambil keputusan soal konsolidasi atau penggabungan proyek PL.
Baca Juga: Pemkab Tegal Akui Tak Ada Rekom Tertulis dari KPK, Rudy: Konsolidasi Proyek Tetap Dilaksanakan
Sehingga Bupati tidak salah langkah yang nantinya akan merugikan masyarakat.
“Kami sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Tegal, mengingatkan agar tidak salah langkah. Jika salah langkah, nantinya masyarakat yang dirugikan,” kata pentolan PKB Kabupaten Tegal ini, Sabtu 18 Juni 2022.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tegal periode 2014-2019 itu, menilai kebijakan konsolidasi pekerjaan dengan nilai di bawah Rp 200 juta, akan berimbas kepada pengusaha kecil yang memiliki kemampuan keuangan terbatas.
Baca Juga: Soal Konsolidasi Proyek, Pemborong Di Tegal Diminta Tidak Gaduh, Sabar..
Padahal, seharusnya pemerintah lebih mementingkan perekonomian para pengusaha kecil. Jika pekerjaan PL digabungkan menjadi satu paket, maka pengusaha kecil tidak mampu untuk berkompetisi.
“Konsolidasi akan menguntungkan pengusaha besar yang memiliki modal besar. Pengusaha kecil tidak akan mampu bersaing saat proses lelang,” ujarnya.
Menurut dia, pengusaha kecil tidak berdiri sendiri, karena di bawahnya ada para pekerja proyek yang selama ini bergantung kepada APBD Kabupaten Tegal.
Baca Juga: Pemkab Tegal Didatangi KPK, Bupati, Sekda dan Seluruh Kepala OPD Dikumpulkan, Ada Apa Ya?
Hal itu harus dipahami Bupati Umi, karena Ia menduga ada permainan antara pengusaha besar dengan oknum pegawai di lingkungan Pemkab Tegal dalam kebijakan konsolidasi pekerjaan.
“Jangan mau dipengaruhi oleh kepentingan segelintir orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini. Harus berpikir lebih luas karena banyak masyarakat yang berharap dengan anggaran dari pemerintah daerah,” kata Firdaus mewanti-wanti.
Baca Juga: Emosi Pemborong Meledak, Ratusan Massa Bakal Kepung Kantor Bupati Tegal
Menanggapi kebijakan konsolidasi merupakan rekomendasi dari KPK, Firdaus menegaskan, bahwa hal itu disampaikan secara lisan. Harusnya tetap berpegangan pada aturan yang berlaku.
Baca Juga: Inilah Jawaban Walikota Tegal Dedy Yon Saat Ditanya Pencalonan di Pilkada 2024
“Situasi di lapangan sudah semakin memanas. Kami berharap Bupati bisa meredam itu dengan mengembalikan kepada kebijakan awal,” tandasnya.***
