Network
PORTAL BREBES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nangroe Aceh Darussalam (DPRD NAD), saat ini sedang mempersiapkan rancangan qanum peraturan daerah baru tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Dalam rancangan tersebut, berbunyi klausul merokok sembarangan dihukum penjara maksimal tiga hari atau denda paling banyak Rp500 ribu
"Kita menargetkan rancangan qanum tentang kawasan tanpa rokok ini dapat disahkan paling telat sampai 23 Desember 2020," kata Ketua Pansus KTR DPR Aceh dr Purnama Setia Budi, di Banda Aceh seperti yang dikutip Portal Brebes.Com dari laman ANTARA berjudul ‘Berani merokok sembarangan di sini siap-siap dipenjara’Kamis (26/11/2020).
Baca Juga: Vidal Kena Kartu Merah, Antonio Conte Pun Marah
Purnama menyebutkan, lokasi yang dilarang merokok sesuai qanun KTR tersebut antara lain seperti di fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, arena olahraga, kerja, serta tempat umum lainnya.
“Jika kedapatan merokok di lokasi tersebut, bisa dipidana dengan hukuman penjara maksimal tiga hari atau denda sebesar Rp500 ribu,” ujarnya.
Baca Juga: Batang Belum Berani Sekolah Tatap Muka, Bupati Wihaji: Keputusannya di Wali Murid
Purnama menyampaikan, rancangan qanun KTR itu juga mengatur tentang larangan memproduksi rokok, menjual atau membeli rokok, bahkan penyelenggaraan iklan rokok hingga promosi di lokasi KTR.
"Apabila itu dilanggar akan dipidana kurungan paling lama tujuh hari dan juga membayar denda maksimal Rp500 ribu," ucap dia.
Baca Juga: Berkonsep Rice Bowl Ala Jepang, Mangkokku Tetap Pertahankan Citarasa Nusantara
Purnama menambahkan, pihaknya telah menerima banyak masukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), semua itu menjadi pertimbangan pansus guna penyempurnaan qanun.
Kata Purnama, pengesahan qanun ini merupakan sebuah tantangan, pasalnya DPRA sudah tiga kali mengajukan, namun selalu gagal dalam perjalanannya.
Baca Juga: Ibu Muda Bunuh Dua Anak Kandungnya dengan Cara Dicekik
“Rancangan qanun KTR sudah beberapa kali direncanakan, ini yang keempat, maka menjadi tantangan buat kita supaya ini bisa diparipurnakan," ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bireuen, Aceh itu. ***
