Network
PORTAL BREBES - Setelah saling memberikan pernyataan antara kubu Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko dan disusul pernyataan pers oleh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini mencuat isu baru.
Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi dikabarkan akan diambilalih paksa oleh DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Bahkan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian menyikapi mencuatnya isu tersebut.
Kabar tentang akan adanya upaya pengambilalihan paksa Kantor DPP Partai Demokrat tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief melalui akun twitternya.
Baca Juga: Di Dorong Rasa Penasaran, Warga Datangi dan Letakkan Uang di Makam Yang Meninggi
Seperti dilansir PortalBrebes.Com dari Galamedia.Com pada artikel berjudul, Rencana Pengambilalihan Kantor DPP Partai Demokrat Valid, Herzaky: Kami Sudah Berkoordinasi dengan Aparat, ia pun meminta kader Partai Demokrat waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa.
Dalam cuitannya, Selasa, 30 Maret 2021, Andi Arief berbicara soal KLB Demokrat yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. Andi menyebut keputusan Kemenkumham seharusnya keluar hari ini.
"Kepada seluruh kader, sesuai dengan Permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tanggal 6 April 2021 (bisa lebih cepat)," sebut Andi Arief.
"Tetap waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa," sebut Andi Arief.
Tentang adanya isu rencana pengambilalihan paksa Kantor DPP Partai Demokrat dibenarkan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Selasa, 30 Maret 2021.
Ia menyatakan pihaknya telah memperketat penjagaan di kantor DPP Partai Demokrat.
"Kita tidak bisa bergerak sendiri, ini kan negara hukum, tentu kita koordinasi dengan aparat," ujar dia.
"Tapi namanya orang punya rumah dan tempat, tentunya punya hak melakukan pembelaaan diri pada saat ada orang masuk ke propertinya, masuk wilayahnya. Kita punya hak dong untuk bela diri," ujar Herzaky.
Ia pun menyinggung soal informasi pengambilalihan kantor DPP PD itu berasal. "Bagaimanapun potensi pengambilalihan paksa ini ya cukup valid informasi ini. Silahkan saja ada yang mengelak, mungkin beliau enggak tahu, saya enggak tahu siapa yang mengelak itu," katanya.
"Mungkin dia di kubunya sendiri hanya dapat informasi terbatas, mungkin bukan penting, tapi kami clear kita sedang ada penguatan dan pengetatan," ucapnya.
Dia menjelaskan, jumlah personel yang melakukan pengetatan dan penguatan di DPP Partai Demokrat diperbanyak. Selain itu, jumlah komponen taktis dan komponen cadangan juga turut ditambah.(Dicky Aditya/Galamedia News)***
