Network
PORTAL BREBES - Heboh soal berhasil diungkapnya dugaan kasus jual beli jabatan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Kabupaten Nganjuk, Novi Rahman Hidayat juga memunculkan sisi lain yang menarik perhatian publik.
Sebab disebut-sebut, OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Novi Rahman Hidayat oleh salah seorang petugas KPK yang ditengarai tidak lolos dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Hal itu sebagaimana diungkapkan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.
"OTT Nganjuk ini dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum di antara 75 pegawai KPK," kata Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin 10 Mei 2021.
Sebagaimana diketahui, TWK menjadi syarat dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Debt Collector yang Bertindak Arogan Terhadap Anggota TNI Akui Tahu Aturan
Berdasarkan informasi, pegawai yang dimaksud adalah Harun Al Rasyid selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik.
Kurnia pun merasa heran sebab pegawai yang memimpin OTT tersebut dinilai tidak memiliki wawasan kebangsaan karena gagal melewati TWK.
"Konyolnya, orang ini malah disebutkan tidak memiliki wawasan kebangsaan karena gagal melewati TWK. Jika TWK dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap tanah air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu? Menangkap koruptor, musuh bangsa Indonesia dengan risiko yang kadang kala dapat mengancam nyawanya sendiri," kata Kurnia seperti dikutip PortalBrebes.Com dari Antaranews.
