PORTAL BREBES - Tidak sedikit para pemborong kecil di Kabupaten Tegal yang selalu gigit jari saat mengikuti proses lelang fisik.
Mereka selalu kalah dalam penawaran lelang yang anggarannya bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal. Saat ini, sejumlah proyek yang nilai pagunya di bawah Rp200 juta, dilakukan konsolidasi atau penggabungan.
Kebijakan itu merupakan imbauan atau rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Nasib Pemborong Kecil di Kabupaten Tegal Sangat Memprihatinkan, Diduga ada Monopoli Lelang
Praktis, Pemkab Tegal pun melaksanakan imbauan tersebut. Sehingga hampir seluruh proyek fisik di Kabupaten Tegal dikonsolidasikan dan dilelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Setda setempat.
Dengan begitu, pemborong kecil terpaksa mengikuti kebijakan tersebut dan menjadi peserta lelang.
Namun, saat mengikuti lelang, mereka selalu kalah. Padahal, penawarannya sudah cukup fantantis. Mulai dari 10 hingga 15 persen.
Kalahnya mereka karena dianggap dokumennya tidak lengkap. Mereka tidak melampirkan dukungan aspalt mixing plant (AMP). Hal itu membuat para pemborong kecil di Kabupaten Tegal kecewa.
Baca Juga: Pemborong Tegal Tagih Janji Bupati Umi: Kapan Proyek PL Dilaksanakan
"Kalau seperti ini, berarti APBD tidak berpihak pada rakyat kecil," kata Tokoh Masyarakat Kabupaten Tegal, Harjo Rasdi, Minggu 25 September 2022.
Mantan Ketua Komisi D (IV) DPRD Kabupaten Tegal ini, sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Dia menduga, ada permainan yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Baik eksternal maupun internal.
Dia mendesak agar aparat penegak hukum (APH) segera mengendus praktik tersebut. Sehingga APBD II benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya orang-orang tertentu yang memiliki AMP atau bermodal besar.
Baca Juga: Demo Pemborong di Tegal Membuahkan Hasil, Tidak Semua Proyek Dikonsolidasi
"Padahal APBD ini marwahnya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. Pertanyaan saya, APBD ini untuk siapa? Apakah untuk pemborong yang modalnya banyak, yang memiliki AMP, atau bagaimana?," cetusnya.
Menurut Harjo, jika memang APBD untuk para pemilik AMP, sebaiknya Pemkab Tegal bermitra langsung dengan mereka. Sehingga tidak perlu ada lelang. Harjo menganggap, APBD hanya dijadikan dagelan semata karena pemborong kecil seperti diinjak.
"Faktanya pemborong kecil saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihan mereka," kata Harjo Rasdi, warga Desa Margasari Kecamatan Margasari ini.
Baca Juga: Ratusan Massa Pemborong Desak Bupati Tegal Tunjukkan Bukti Rekom Tertulis Konsolidasi
Harjo juga menyebut, jika kebijakan konsolidasi yang bermuara pada pemborong besar tetap berlanjut, sejatinya anggota DPRD tak perlu membawa aspirasi rakyat.
"Percuma saja kalau aspirasinya dikonsolidasi dan yang menikmati hanya orang-orang tertentu," tandasnya.
Sementara, diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rustoyo mengaku kerap mendapat keluhan dari para pemborong yang selalu kalah saat mengikuti tender proyek di Kabupaten Tegal.
Mereka kalah lantaran tidak memiliki dukungan AMP. Sedangkan pemilik AMP di Kabupaten Tegal, hanya beberapa gelintir orang.
Baca Juga: Emosi Pemborong Meledak, Ratusan Massa Bakal Kepung Kantor Bupati Tegal
Ironisnya, pemilik AMP disinyalir kerap melakukam monopoli dukungan. Karena itulah, Rustoyo menyayangkan adanya dugaan monopoli itu.
"Mestinya pemborong kecil jangan dimonopoli. Kasihan mereka. Mereka juga butuh pekerjaan. Butuh makan untuk keluarganya," kata Rustoyo.
Rustoyo juga menyinggung dinas terkait supaya tidak 'main mata' dengan pemborong besar. Alih-alih memiliki dukungan AMP, pemborong besar selalu dimenangkan. Padahal, tawaran dalam lelang hanya turun antara 1 hingga 3 persen.
Baca Juga: Soal Konsolidasi Proyek, Pemborong Di Tegal Diminta Tidak Gaduh, Sabar..
Sementara pemborong lainnya yang menawar hingga 15 persen, tetap dikalahkan.
"Ini sepertinya ada permainan. Tolong dinas terkait jangan seperti itu. Kasihan lah sama pemborong kecil," ucapnya.***