Network
Mantan Ketua Komisi D (IV) DPRD Kabupaten Tegal ini, sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Dia menduga, ada permainan yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Baik eksternal maupun internal.
Dia mendesak agar aparat penegak hukum (APH) segera mengendus praktik tersebut. Sehingga APBD II benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya orang-orang tertentu yang memiliki AMP atau bermodal besar.
Baca Juga: Demo Pemborong di Tegal Membuahkan Hasil, Tidak Semua Proyek Dikonsolidasi
"Padahal APBD ini marwahnya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. Pertanyaan saya, APBD ini untuk siapa? Apakah untuk pemborong yang modalnya banyak, yang memiliki AMP, atau bagaimana?," cetusnya.
Menurut Harjo, jika memang APBD untuk para pemilik AMP, sebaiknya Pemkab Tegal bermitra langsung dengan mereka. Sehingga tidak perlu ada lelang. Harjo menganggap, APBD hanya dijadikan dagelan semata karena pemborong kecil seperti diinjak.
"Faktanya pemborong kecil saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihan mereka," kata Harjo Rasdi, warga Desa Margasari Kecamatan Margasari ini.
Baca Juga: Ratusan Massa Pemborong Desak Bupati Tegal Tunjukkan Bukti Rekom Tertulis Konsolidasi
Harjo juga menyebut, jika kebijakan konsolidasi yang bermuara pada pemborong besar tetap berlanjut, sejatinya anggota DPRD tak perlu membawa aspirasi rakyat.
"Percuma saja kalau aspirasinya dikonsolidasi dan yang menikmati hanya orang-orang tertentu," tandasnya.
Sementara, diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rustoyo mengaku kerap mendapat keluhan dari para pemborong yang selalu kalah saat mengikuti tender proyek di Kabupaten Tegal.
