PORTAL BREBES - Pakar hukum tata negara Refly Harun punya pendapat tersendiri terkait peristiwa tidak berfungsinya Rumah Pompa Dukuh Atas, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Rumah Pompa Dukuh Atas yang berfungsi untuk meredam banjir di saat intensitas hujan tinggi seperti sekarang ini, pada Rabu 20 Januari malam tiba-tiba tidak berfungsi.
Saat dilacak, ternyata tidak berfungsinya rumah pompa itu diakibatkan oleh adanya kabel yang terpotong hingga mesin pompa menjadi tidak jalan alias tidak berfungsi.
"Pompa enggak berfungsi, pas kita cek ternyata ada kabel yang dipotong, tapi enggak banyak," kata Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jakpus Irwandi terkait peristiwa itu.
Baca Juga: Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo Positif Corona, Padahal Ketat Jalankan Protokol Kesehatan
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menganggap bukan insiden biasa tetapi sebuah peristiwa sabotase dan berdampak politis. Ada oknum yang tidak suka melihat Anies Baswedan berhasil mengatasi banjir di Jakarta.
"Rupanya ada sekelompok masyarakat juga atau siapa pun dia yang tidak suka kalau melihat Anies berhasil, makannya disabotase Rumah Pompa Dukuh Atas dengan cara motong kabel agar pompa tidak berfungsi sehingga Jakarta lagi-lagi direndam banjir," kata Rafly Harun.
Bahkan menurutnya, persitiwa itu adalah salah satu cara untuk menggagalkan upaya Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2022 dan Pilpres di kemudian hari.
"Agar ada alasan untuk mengatakan Anies gagal, karena kalau Anies gagal, tidak perlu dipilih lagi di 2022 dan barangkali tidak perlu menjadi calon presiden di 2024," ungkapnya seperti dilansir PortalBrebes.Com dari Pikiranrakyat-Bekasi.com, Sabtu, 23 Januari 2021 pada artikel bartajuk, Anies Disabotase di Malam Hari, Refly Harun: Ada yang Tidak Suka Lihat Gubernur Berhasil.
Menurut Refly Harun, jika melihat fenomena tersebut, terdapat sejumlah logika yang bisa dikembangkan dan dikemukakan.
Pertama, kata Refly, apakah ini pencurian, tapi kalau pencurian kurang masuk akal, karena menurutnya kabel yang diambil tidaklah banyak.
Baca Juga: Delapan Kecamatan di Manado Terendam Banjir, Tiga Meninggal dan Satu Lainnya Hilang Baca Juga: Delapan Kecamatan di Manado Terendam Banjir, Tiga Meninggal dan Satu Lainnya Hilang
"Kalau cuman dipotong saja kabelnya, tanpa ada kehilangan apa-apa ya namanya berarti mereka yang melakukan itu pasti punya maksud untuk mematikan pompa, karena motifnya pasti bukan motif ekonomi," ucapnya.
Terkait itu Refly Haru menyampaikan, berarti saat ini pertanyaannya adalah apa motif di balik aksi pemotongan kabel listrik tersebut.
"Maka motifnya juga ada dua alternatif, motif politik untuk menjelekkan, membuat Anies terus tampak buruk karena tidak mampu mengatasi banjir atau motif pribadi saja, seperti dendam dengan petugas pompa biar dipecat dan lain sebagainya," tuturnya.
Walaupun memang ada kecurigaan pelaku berasal dari kubu rezim usai kejadian tersebut, ia menegaskan, masyarakat tidak boleh langsung menuduh ini adalah ulah mereka.
"Sebagai bangsa yang sehat, memang kita tidak boleh langsung menuduh wah ini pasti kubu sebelah yang melakukan ini," ucapnya.
Lebih lanjut, Refly Harun menyebut, fenomena yang terjadi di Tanah Air saat ini aneh lantaran Anies selalu dipersepsikan bermusuhan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca Juga: Ketahuan Mencuri Ikan, KRI Usman Harun Milik TNI AL Seret Kapal Berbendera Taiwan
"Jadi gubernur DKI Jakarta yang notabenenya adalah Gubernur Ibu Kota, dipersepsi bermusuhan dengan Presiden RI, gawat kan, padahal kita membutuhkan Jakarta yang bersih, peduli, baik, manusiawi, dan membahagiakan warganya," tuturnya.
"Tapi rupanya ada juga yang gak rela, ini kan menarik," sambungnya.
Ia juga mengaku kebingungan untuk mengukur keberhasilan pemerintahan Jokowi jika masih ada sekelompok pendukungnya tetap menginginkan Jakarta tidak pernah sukses.
"Fatalistik jadinya, kalau yang tidak sukses dan bermasalah itu pekerjaan Anies, yang benar dan sukses itu pekerjaan Jokowi, jadi akhirnya kita menjadi masyarakat yang ambivalen," ucapnya.
Oleh karena itu, Refly Harun mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap berpikir positif untuk mendukung pemerintahan baik di pusat maupun daerah, baik Jokowi maupun Anies Baswedan.
"Tugas kita adalah, kalau itu belum terlaksana dan kalau itu misalnya justru menyimpang dari tugas yang seharusnya dikerjakan, ya di situlah kita sebagai warga negara memiliki peran kritis, tidak apa-apa mengkritik kebijakan Anies atau Jokowi, yang penting adalah tidak melakukan sabotase.(Ghiffary Zakka)***