Network
PORTAL BREBES- Adanya klaim dari pihak luar serta ancaman eksternal terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia ( RI) memberi bukti belum optimalnya sistem pengamanan di kawasan perairan RI.
Lantas apa yang mesti dilakukan pemerintah RI menyikapi hal demikian?
Kantor Staf Presiden ( KSP) pun bereaksi keras atas hal tersebut. Kepala KSP Dr Moeldoko menegaskan, kedaulatan wilayah NKRI tidak bisa dikompromikan.
Baca Juga: Nah Kan! Akhirnya KSP Turun Tangan Soal UMKM di Batam agar Berorientasi Ekspor
"Persoalan kedaulatan wilayah NKRI merupakan suatu hal yang tidak bisa dikompromikan, " tegas Moeldoko dalam Rakor bersama Kementerian dan lembaga terkait di Batam, Kep. Riau, Jumat 24 Juni 2022.
Moeldoko menyerukan agar Kementerian dan Lembaga mampu bekerja secara kolaboratif demi menjaga keutuhan wilayah NKRI.
Secara khusus, KSP berkomitmen untuk mendorong integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara dalam kerangka implementasi PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Baca Juga: Monitoring KSP, UMKM Belitung Mulai Pulih Pasca Terpuruk Karena Pandemi Covid 19
"Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial, bersifat sektoral dan terbatas pada tupoksi masing-masing, " tegas Moeldoko.
