Network
PORTAL BREBES – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah saat ini terus menyosialisasikan ketentuan penting tenaga non ASN di pemerintah provinsi, yang masuk dalam aplikasi data non ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dilansir dari laman jatengprov.go.id, hal tersebut merespons kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga kerja honorer di lingkungan instansi pemerintah, mulai November 2023 mendatang.
Bagi masyarakat khususnya tenaga non ASN yang sedang mengisi data pada aplikasi BKN, agar memperhatikan hal ini.
Baca Juga: Cara Pendataan Pegawai Non ASN, Apa Saja Syarat dan Dokumen yang Harus Dipenuhi
Kepala BKD Jateng Wisnu Zaroh mengatakan, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi tenaga non-ASN di lingkungan Pemprov saat mengisi aplikasi milik BKN, yaitu https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/.
“Ada beberapa persyaratan untuk bisa masuk dalam aplikasi dimaksud. Apabila terdapat persyaratan yang tidak pas dalam pengisiannya, maka akan ditolak oleh aplikasi,” katanya, Sabtu 24 September 2022.
Dia mencontohkan, pada nomenklatur jabatannya, bila diisi, jabatan tenaga teknis dasar seperti pengemudi, tenaga kebersihan, pramu kantor dan sejenisnya, maka itu akan ditolak aplikasi. Dengan demikian, nomenklatur jabatannya yang diisi di aplikasi harus sesuai dengan nomenklatur ASN yang bisa dilihat dalam e-formasi di Kementerian PANRB.
Baca Juga: Tenaga Honorer Wajib Tahu, Ini 7 Katagori yang tidak dapat Mengikuti Pendataan Non ASN 2022
Nomenklatur jabatan yang bisa masuk dalam pendataan, tutur Wisnu, di antaranya adalah jabatan yang melaksanakan tugas ASN seperti analis, tenaga IT (pranata komputer, programer), pranata humas, tenaga administrasi, dan sebagainya.
Dengan demikian, kata dia, yang menolak bukanlah BKD, tapi aplikasi. Setelah itu, hal yang perlu diperhatikan adalah pengalaman atau lama kerja. Jika belum satu tahun maka aplikasi akan menolak. Hal itu dibuktikan lagi dengan SK dari kepala dinas.
